Wakil Ketua Komisi XII DPR Soroti Praktik Mafia Migas: Subsidi Dirampas, Rakyat Jadi Korban

Jakarta, Meteornusantara.com – Dugaan praktik mafia dalam distribusi minyak dan gas bumi (migas) kembali mencuat ke permukaan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti serius persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (6/7/2025), Bambang menyebut bahwa lemahnya pengawasan distribusi menjadi celah bagi oknum mafia untuk bermain, hingga menyebabkan rakyat kecil kesulitan mengakses energi bersubsidi.

“Praktik mafia migas ini memang sulit dibuktikan, tapi dampaknya sangat terasa. Rakyat kecil dan pelaku usaha mikro kesulitan mendapatkan BBM dan LPG bersubsidi, padahal anggaran negara sudah sangat besar digelontorkan untuk mereka,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia menegaskan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM harus bertanggung jawab jika terjadi kelangkaan dan salah sasaran dalam distribusi produk migas bersubsidi.

“Saat kunjungan kerja ke Sumatra Utara pekan ini, kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Bahkan muncul dugaan kuat adanya penyelewengan dan penyalahgunaan distribusi oleh pihak-pihak tertentu,” ungkap Bambang.

Menurutnya, penyelewengan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia juga menyebut bahwa praktik ini sudah sangat mengkhawatirkan karena merampas hak rakyat kecil dan merusak kepercayaan publik terhadap program subsidi energi.

Lebih lanjut, Bambang menyerukan kepada instansi terkait untuk tidak takut menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak mana pun dalam mengusut jaringan mafia migas.

“Jika ada tekanan politik atau bekingan dari oknum tertentu, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia migas. Negara tidak boleh kalah,” tegasnya.

Komisi XII DPR juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM dan LPG subsidi, termasuk mendorong digitalisasi pengawasan serta reformasi tata kelola subsidi energi secara struktural.

Ia menambahkan, pihaknya tengah mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas untuk meminta pertanggungjawaban atas kondisi ini. Tidak menutup kemungkinan pula, DPR akan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden agar mengambil langkah strategis dan tegas.

“Ini bukan sekadar soal teknis distribusi, ini soal keberpihakan negara. Subsidi adalah hak rakyat kecil, bukan lahan bancakan segelintir oknum. Usut tuntas dan bersihkan sampai ke akar-akarnya,” tutup Bambang.